DPP Partai Gerakan Rakyat Gelar Forum Diskusi Hari Maritim Nasional, Dorong Model Politik Ekonomi yang Patuh Lingkungan

Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat sukses menggelar Forum Diskusi dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional dengan mengangkat tema “Model Politik Ekonomi Patuh Lingkungan”.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan pakar di bidangnya untuk membahas berbagai persoalan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi, kebijakan politik, serta perlindungan lingkungan hidup.

Diskusi berlangsung dengan perspektif kritis mengenai bagaimana pembangunan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi maritim yang sangat besar, namun di sisi lain menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ekosistem laut, pesisir, hutan, dan sumber daya alam lainnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah persoalan legalitas dan perizinan dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Ketua DPP Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, mempertanyakan sejauh mana seluruh perizinan dan legalitas dalam aktivitas ekonomi benar-benar dipatuhi dalam praktiknya.

“Apakah semua izin dan legalitas yang ada benar-benar bisa dipatuhi? Jangan sampai legalitas hanya berhenti pada dokumen, sementara dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran terhadap lingkungan,” ujar Sahrin Hamid.

Menurutnya, kepatuhan terhadap peraturan tidak cukup hanya dengan memiliki izin. Setiap kegiatan usaha juga harus memastikan bahwa seluruh ketentuan yang melekat pada izin tersebut benar-benar dilaksanakan, termasuk kewajiban menjaga lingkungan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang sama dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak panjang.

“Kalau kita berbicara tentang politik ekonomi yang patuh lingkungan, maka yang harus dibangun bukan hanya kepatuhan administratif. Yang paling penting adalah kepatuhan dalam pelaksanaan. Izin sudah ada, aturan sudah ada, tetapi apakah benar-benar dijalankan dan diawasi?” lanjutnya.

Forum Diskusi Hari Maritim Nasional ini juga menjadi momentum bagi DPP Gerakan Rakyat untuk mendorong lahirnya gagasan mengenai tata kelola ekonomi yang lebih bertanggung jawab. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya memberikan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Para narasumber dan pakar yang hadir turut memberikan pandangan mengenai pentingnya memperkuat pengawasan, transparansi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

DPP Partai Gerakan Rakyat memandang bahwa laut dan lingkungan hidup bukan semata-mata sumber ekonomi, melainkan aset strategis bangsa yang harus dijaga bersama. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi dan investasi perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Melalui forum tersebut, Partai Gerakan Rakyat menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang diskusi publik dan mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Politik ekonomi yang kuat bukanlah politik yang mengabaikan lingkungan, tetapi politik yang mampu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, kepatuhan terhadap hukum, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang.