Sumatera Utara September 2026: Optimisme Global di Tengah Beban Struktural dan Ujian Integritas Politik
- account_circle I.T SIBERO
- calendar_month Senin, 5 Okt 2026
- visibility 89
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Medan, Media Gerakan Rakyat Sumut.September 2026 menjadi bulan penuh kontradiksi bagi Sumatera Utara. Di satu sisi, provinsi ini mencatat capaian penting di panggung internasional melalui Pertemuan IMT-GT Ke-32 dan tren ekspor komoditas yang positif. Namun di sisi lain, persoalan klasik seperti biaya logistik tinggi, ketimpangan wilayah, gejolak harga pangan, serta dinamika politik dan hukum di tingkat lokal masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Peluang dari Panggung IMT-GT
Sumut menjadi tuan rumah Pertemuan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) Ke-32 pada 7–10 September 2026. Forum ini tidak hanya menjadi ajang diplomasi daerah, tetapi juga menghasilkan pembentukan Forum Sumatera 10 sebagai wadah kerja sama antarprovinsi. Sejumlah proyek strategis ditawarkan kepada investor asing, termasuk KEK Sei Mangkei dan Toba Caldera Resort.
Optimisme juga datang dari sektor ekspor. Lidi sawit menembus nilai Rp197,29 miliar hingga awal September 2026, dengan tujuan utama Pakistan, China, dan Vietnam. Pemprov Sumut bahkan menjajaki kerja sama kesehatan dengan Korea Selatan untuk mendorong investasi di sektor industri kesehatan.
Beban Struktural yang Belum Usai
Namun, di balik capaian itu, Kadin Sumut menyoroti biaya logistik yang mencapai 30 persen dari total harga produk. Penyebab utamanya adalah buruknya infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, produk lokal sulit bersaing. Ketimpangan pembangunan juga masih terasa: pertumbuhan terpusat di Medan dan Pantai Timur, sementara Pantai Barat, Tapanuli, dan Nias tertinggal.
Dinamika Fiskal dan Harga Pangan
Pemprov Sumut dan DPRD sepakat mengesahkan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 pada 10 September. Hingga 22 September, pendapatan baru terealisasi Rp8,9 triliun (69,8%) dari target Rp12,8 triliun. DPRD juga menyetujui penyertaan modal Rp50 miliar untuk Bank Sumut guna mendorong IPO dan memperkuat PAD.
Meski demikian, stabilitas harga pangan menjadi perhatian. DPRD Sumut meminta Satgas Pangan menindak pengusaha yang diduga menimbun daging ayam pemicu lonjakan harga. Sementara itu, ratusan pedagang Pasar Sidikalang, Dairi, berunjuk rasa menolak normalisasi Iuran Layanan Pasar (ILP) yang dinilai memberatkan.
Politik dan Hukum: Ujian Integritas
Di ranah politik, proses seleksi anggota KPID Sumut 2026–2029 menuai kontroversi. Muhammad Yusron, salah satu calon yang lolos, dipertanyakan status independensinya karena diduga memiliki keterkaitan struktural dengan PKS Sumut. Lima calon lainnya menolak hasil pemilihan, dan KAMMI Sumut mendesak verifikasi ulang.
Penegakan hukum juga menjadi sorotan. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Dhody Thahir, ditahan Polda Sumut pada 16 September setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.
Di Deli Serdang, P-APBD 2026 gagal disahkan hingga batas waktu 30 September karena tidak ada agenda pengambilan keputusan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD. PKB menyatakan kekecewaannya karena hal ini berdampak pada terhambatnya program pembangunan daerah. Sementara itu, wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu mencuat. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, memilih mengutamakan mediasi dengan alasan yang kasihan adalah masyarakat jika konflik politik berkepanjangan.
Penutup..
September 2026 meninggalkan dua wajah Sumut. Satu wajah optimistis: daerah ini mampu menarik perhatian internasional dan mencatat kinerja ekspor yang menggembirakan. Wajah lainnya realistis: biaya logistik tinggi, ketimpangan wilayah, dan gejolak harga pangan masih membayangi. Di ranah politik, integritas proses seleksi pejabat publik dan penegakan hukum terhadap elite menjadi ujian tersendiri. Konsolidasi demokrasi lokal pun masih memerlukan perhatian serius.
Dengan kata lain, Sumut bukan kekurangan peluang. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah memastikan peluang itu tidak berhenti di atas kertas, di tengah persoalan struktural dan tata kelola Pemerintahan.
- Penulis: I.T SIBERO
- Editor: Media Gerakan Rakyat Sumut

Saat ini belum ada komentar