SUMATERA UTARA: POTENSI DAERAH MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi strategis di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, keunggulan geografis, keragaman budaya, serta potensi sumber daya manusia yang besar. Dengan 33 kabupaten/kota, provinsi ini memiliki berbagai kekuatan ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, hingga pariwisata.

Namun, potensi yang besar tidak dengan sendirinya menjamin kesejahteraan masyarakat. Tantangan utama pembangunan bukan hanya bagaimana menghasilkan pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah.

Pertanyaan mendasarnya adalah: bagaimana mengubah potensi daerah menjadi kesejahteraan yang nyata, merata, dan berkelanjutan?

Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Kesejahteraan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,06 persen pada triwulan II tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp341,05 triliun.

Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi Sumatera Utara. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama indikator kesejahteraan, kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan yang tinggi akan semakin bermakna apabila diikuti peningkatan pendapatan petani, berkembangnya UMKM, bertambahnya lapangan kerja produktif, serta membaiknya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat.

Kemiskinan: Tantangan yang Tidak Boleh Diabaikan

BPS mencatat bahwa pada September 2025, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 7,24 persen atau sekitar 1,13 juta orang. Angka tersebut menurun dari 7,36 persen pada Maret 2025.

Penurunan tersebut patut diapresiasi. Namun, jumlah penduduk yang masih hidup dalam kemiskinan menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan harus terus diperkuat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya bertumpu pada bantuan sosial. Bantuan tetap diperlukan bagi kelompok rentan, tetapi harus berjalan bersama penciptaan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, penguatan usaha produktif, dan akses pasar bagi masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa program bantuan tepat sasaran, sementara program pemberdayaan memiliki indikator yang jelas untuk mengukur peningkatan pendapatan dan kemandirian keluarga.

Tujuannya bukan sekadar mengurangi jumlah penduduk miskin dalam statistik, melainkan memperluas kesempatan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera dan bermartabat.

Lapangan Kerja dan Masa Depan Generasi Muda

Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka Sumatera Utara pada November 2025 tercatat sebesar 5,28 persen. Pada periode tersebut, jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 8,416 juta orang, sedangkan penduduk yang bekerja berjumlah sekitar 7,971 juta orang.

Data tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan untuk memperkuat penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

Sumatera Utara perlu mengembangkan ekosistem ekonomi yang memungkinkan generasi muda memperoleh pekerjaan produktif, membangun usaha, dan mengembangkan inovasi di daerahnya sendiri.

Pemerintah daerah dapat memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi, sekolah vokasi, industri, UMKM, dan lembaga pelatihan. Program pemagangan, sertifikasi keterampilan, kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi digital perlu diarahkan pada kebutuhan nyata dunia kerja.

Pembangunan sumber daya manusia harus menjadi investasi jangka panjang, bukan sekadar program tahunan.

Mengolah Potensi Menjadi Nilai Tambah

Sumatera Utara memiliki basis produksi pertanian dan perkebunan yang luas, potensi perikanan di kawasan pesisir, serta destinasi pariwisata yang beragam, termasuk kawasan Danau Toba.

Tantangannya adalah bagaimana memastikan potensi tersebut menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Petani tidak cukup hanya didorong meningkatkan produksi. Mereka juga membutuhkan kepastian pasar, infrastruktur distribusi, akses pembiayaan, teknologi, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian.

Demikian pula sektor pariwisata. Keberhasilan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah wisatawan, tetapi juga dari peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, dan pelestarian lingkungan.

Pengembangan industri pengolahan, koperasi produsen, kemitraan usaha, dan pemasaran digital dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah.

Dengan pendekatan tersebut, Sumatera Utara tidak hanya menjadi penghasil komoditas, tetapi juga memperoleh manfaat lebih besar dari rantai produksi dan distribusi.

Pemerataan Pembangunan dan Kesenjangan Antarwilayah

Pembangunan yang berkeadilan harus menjangkau seluruh wilayah, mulai dari kawasan perkotaan, pedesaan, dataran tinggi, pesisir, hingga Kepulauan Nias.

Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara pada 2025 mencapai 76,47, meningkat dari 75,76 pada 2024. Namun, terdapat perbedaan capaian antardaerah. Kota Medan mencatat IPM 83,74, sedangkan Kabupaten Nias Barat sebesar 66,65 dan Kabupaten Nias Selatan sebesar 66,74.

Perbedaan tersebut merupakan alasan penting untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah. Angka IPM saja tidak menjelaskan seluruh penyebab kesenjangan, tetapi dapat menjadi dasar untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Pemerintah perlu memperkuat akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan peluang ekonomi di daerah yang capaian pembangunannya masih tertinggal.

Pemerataan tidak berarti seluruh wilayah harus menerima program yang sama. Pemerataan berarti setiap masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memperoleh pelayanan dasar dan meningkatkan taraf hidupnya.

Pendidikan sebagai Fondasi Daya Saing Daerah

Sebagai seorang pendidik, saya memandang pendidikan sebagai salah satu fondasi utama kemajuan Sumatera Utara.

IPM Sumatera Utara 2025 mencatat harapan lama sekolah sebesar 13,50 tahun dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas sebesar 10,08 tahun.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai dimensi pendidikan yang perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan bahwa kesempatan bersekolah berujung pada peningkatan kompetensi dan produktivitas.

Perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat perlu membangun kolaborasi yang lebih erat. Penelitian harus mampu membantu menyelesaikan persoalan daerah, sementara lulusan harus memiliki keterampilan, integritas, dan daya saing yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Generasi muda Sumatera Utara harus memperoleh ruang untuk berinovasi, menciptakan usaha, mengembangkan teknologi, dan berkontribusi terhadap kemajuan daerahnya.

Pemerintahan yang Efektif, Terbuka, dan Berorientasi pada Hasil

Potensi daerah hanya dapat dikembangkan secara optimal apabila didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Anggaran perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat terukur. Pelaksanaan proyek harus diawasi, sementara hasil kebijakan perlu dievaluasi secara terbuka.

Setiap program pembangunan sebaiknya memiliki sasaran, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Banyak persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja.

Kepemimpinan pembangunan bukan semata-mata kemampuan menetapkan program, melainkan kemampuan menentukan prioritas, menggerakkan kolaborasi, menyelesaikan hambatan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

Agenda Pembangunan Sumatera Utara ke Depan

Berdasarkan berbagai tantangan dan potensi tersebut, terdapat lima agenda yang layak mendapat perhatian berkelanjutan.

Pertama, memperkuat ekonomi rakyat melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan UMKM, industri pengolahan, dan perluasan akses pasar.

Kedua, memperluas lapangan kerja produktif melalui investasi yang berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan kemitraan pendidikan dengan dunia usaha.

Ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan dengan memprioritaskan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas di wilayah yang membutuhkan.

Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, riset, inovasi, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan melalui transparansi anggaran, evaluasi program, pelayanan publik yang berkualitas, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Kelima agenda tersebut perlu diterjemahkan ke dalam target yang terukur dan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah pusat.

Penutup: Potensi Harus Menjadi Kesejahteraan

Sumatera Utara memiliki modal yang besar untuk berkembang menjadi daerah yang semakin produktif, berdaya saing, dan sejahtera. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa potensi tersebut dikelola secara cerdas, adil, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Data ekonomi, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pembangunan manusia memberikan satu pelajaran penting: kemajuan harus dinilai dari berbagai dimensi, bukan hanya dari satu angka pertumbuhan.

Kekayaan alam harus menghasilkan nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi harus membuka kesempatan kerja. Infrastruktur harus mempermudah kehidupan masyarakat. Pendidikan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintahan harus memastikan bahwa kebijakan dan anggaran memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masa depan Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi, konsistensi, dan keberanian untuk menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama pembangunan.

Sumatera Utara harus bergerak dari kekayaan potensi menuju kesejahteraan nyata, dari pertumbuhan menuju pemerataan, dan dari perencanaan menuju hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa besar potensi yang dimiliki suatu daerah, melainkan seberapa baik potensi tersebut dikelola untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.