Politik Hendaknya Bermanfaat Bukan Dicurigai

Membangun Politik Berbasis Kepercayaan, Integritas, dan Manfaat Publik
1. Politik dan Krisis Kepercayaan
Politik merupakan bagian fundamental dari kehidupan masyarakat. Melalui politik, keputusan mengenai pembangunan, pendidikan, ekonomi, hukum, pelayanan publik, distribusi sumber daya, dan masa depan bangsa ditentukan. Karena itu, politik pada hakikatnya tidak dapat dipersempit hanya sebagai aktivitas memperoleh jabatan atau memenangkan kontestasi kekuasaan. Politik adalah instrumen untuk mengelola kepentingan masyarakat dan menghasilkan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan bersama.
Namun, politik menghadapi persoalan ketika masyarakat mulai melihatnya dengan kecurigaan. Pertemuan politik dianggap sebagai transaksi, bantuan dianggap sebagai investasi politik, kedekatan dianggap sebagai kepentingan tersembunyi, sementara keputusan publik sering dipertanyakan motif di belakangnya. Dalam kondisi demikian, persoalan politik bukan lagi sekadar persoalan kekuasaan, tetapi persoalan kepercayaan publik.
Survei OECD tahun 2023 yang mencakup 30 negara menunjukkan bahwa rata-rata hanya 39% responden yang memiliki kepercayaan tinggi atau cukup tinggi terhadap pemerintah nasional. Untuk parlemen nasional angkanya 37%, sementara terhadap partai politik hanya 24%. Data ini memperlihatkan bahwa persoalan kepercayaan terhadap institusi politik merupakan tantangan yang nyata dalam banyak demokrasi.
Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut harus dipahami sebagai tantangan untuk memperbaiki kualitas institusi politik dan pemerintahan. Politik tidak dapat meminta masyarakat untuk percaya hanya karena seseorang memiliki jabatan, popularitas, atau dukungan massa. Kepercayaan harus memiliki dasar yang rasional.
Karena itu, pertanyaan utama dalam politik seharusnya bukan hanya “siapa yang berkuasa?”, melainkan “untuk apa kekuasaan digunakan dan apa manfaatnya bagi masyarakat?”
Inilah titik awal perubahan paradigma politik: dari politik sebagai perebutan posisi menuju politik sebagai instrumen menghasilkan manfaat publik.
2. Politik Harus Menghasilkan Manfaat Publik
Kekuasaan dalam demokrasi pada dasarnya merupakan amanah yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan pelayanan publik. Masyarakat pada akhirnya tidak hanya menilai seorang pemimpin berdasarkan pidato, kampanye, atau banyaknya kegiatan, tetapi berdasarkan perubahan yang mereka rasakan.
Masyarakat ingin mengetahui apakah pendidikan menjadi lebih baik, apakah pelayanan publik semakin mudah, apakah lapangan kerja bertambah, apakah pembangunan menjangkau daerah, apakah ekonomi masyarakat berkembang, apakah hukum dapat dipercaya, dan apakah pemerintah mendengarkan suara mereka.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan politik harus bergeser dari aktivitas menuju dampak.
Banyak rapat belum tentu berarti banyak hasil. Banyak kegiatan belum tentu berarti banyak manfaat. Banyak massa belum tentu menunjukkan kualitas organisasi. Banyak jabatan juga belum tentu menunjukkan keberhasilan kepemimpinan.
Politik harus mampu menjawab lima pertanyaan dasar:
Masalah apa yang hendak diselesaikan? Siapa yang memperoleh manfaat? Apa indikator keberhasilannya? Sumber daya apa yang digunakan? Dan apa hasil akhirnya?
Pertanyaan tersebut mendorong politik menjadi lebih berbasis data dan bukti.
Pendekatan ini penting karena kebijakan publik seharusnya tidak hanya dibangun berdasarkan persepsi atau kepentingan kelompok, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan evaluasi terhadap hasil kebijakan.
Data BPS mengenai Indeks Demokrasi Indonesia juga menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilu. Dalam metode baru IDI, dimensi demokrasi mencakup kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Pada tingkat indikator, aspek yang dinilai antara lain kinerja lembaga legislatif, akses terhadap informasi publik, transparansi anggaran, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan pendidikan politik kader partai.
Ini memberikan pesan penting: demokrasi yang berkualitas membutuhkan institusi yang bekerja.
Politik tidak cukup menghasilkan pejabat. Politik harus menghasilkan institusi yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
3. Kepercayaan Dibangun melalui Integritas dan Keterbukaan
Politik yang ingin mengurangi kecurigaan tidak cukup melakukan pencitraan. Ia harus membangun sistem yang memungkinkan masyarakat melihat, memahami, dan menguji proses politik serta kebijakan publik.
OECD menemukan bahwa kepercayaan masyarakat berkaitan erat dengan beberapa faktor, antara lain responsivitas pemerintah, keterbukaan, penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan, integritas, dan kesempatan masyarakat untuk memiliki suara. Dalam survei tersebut, orang yang merasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan kepada pemerintah menunjukkan tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang merasa tidak memiliki ruang untuk didengar.
Artinya, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan mengatakan:
“Percayalah kepada saya.”
Politik yang lebih dewasa justru mengatakan:
“Silakan periksa apa yang kami kerjakan.”
Perbedaan dua kalimat tersebut sangat mendasar.
Kalimat pertama menempatkan kepercayaan pada figur. Kalimat kedual menempatkan kepercayaan pada proses, data, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam konteks Indonesia, integritas menjadi persoalan yang sangat penting. KPK melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 melibatkan ratusan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Indeks Integritas Nasional 2024 tercatat 71,53 dan menurut KPK masih berada dalam kategori rentan.
Angka tersebut tidak berarti seluruh institusi publik bermasalah. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa penguatan integritas masih merupakan pekerjaan penting.
Politik yang sehat karena itu membutuhkan setidaknya empat fondasi:
Pertama, transparansi.
Masyarakat harus memperoleh informasi yang relevan mengenai kebijakan dan penggunaan sumber daya publik.
Kedua, akuntabilitas.
Pengambil keputusan harus bersedia menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat.
Ketiga, integritas.
Kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Keempat, partisipasi.
Masyarakat harus mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan evaluasi.
Dengan empat fondasi tersebut, politik tidak perlu takut terhadap pertanyaan masyarakat. Kritik bukan musuh politik. Kritik merupakan mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak kehilangan arah.
4. Dari Politik Transaksional Menuju Politik Kontributif
Salah satu tantangan politik adalah berkembangnya persepsi bahwa hubungan politik hanya merupakan pertukaran kepentingan: dukungan ditukar dengan keuntungan, kedekatan ditukar dengan akses, dan posisi ditukar dengan loyalitas.
Politik semacam itu dapat menghasilkan hubungan jangka pendek, tetapi sulit membangun kepercayaan yang berkelanjutan.
Karena itu, politik perlu bergerak menuju politik kontributif.
Politik kontributif tidak pertama-tama bertanya:
“Apa yang saya dapatkan dari politik?”
Tetapi:
“Apa yang dapat saya berikan melalui politik?”
Perubahan pertanyaan tersebut akan mengubah cara seseorang memandang kekuasaan.
Jabatan menjadi tanggung jawab.
Kekuasaan menjadi instrumen pelayanan.
Anggaran menjadi amanah.
Kader menjadi investasi manusia.
Program menjadi alat menyelesaikan masalah.
Kritik menjadi mekanisme evaluasi.
Masyarakat menjadi subjek, bukan sekadar objek politik.
Dalam paradigma ini, keberhasilan politik tidak cukup dilihat dari jumlah kursi, jumlah anggota, banyaknya kegiatan, atau besarnya jaringan. Semua itu hanyalah instrumen.
Ukuran akhirnya adalah dampak.
Apakah masyarakat memperoleh manfaat?
Apakah masalah berkurang?
Apakah kapasitas masyarakat meningkat?
Apakah institusi menjadi lebih kuat?
Apakah pelayanan menjadi lebih baik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi ukuran politik yang lebih substantif.
5. Politik Harus Mendengar Sebelum Memutuskan
Politik yang jauh dari masyarakat mudah kehilangan realitas. Seorang pemimpin dapat berada di dalam banyak rapat, tetapi belum tentu memahami persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Karena itu, politik membutuhkan budaya mendengar.
Mendengar bukan sekadar hadir dalam pertemuan masyarakat. Mendengar berarti memahami persoalan berdasarkan pengalaman nyata masyarakat.
Petani berbicara mengenai produksi dan harga. Nelayan berbicara mengenai akses dan penghidupan. Guru berbicara mengenai pendidikan. Mahasiswa berbicara mengenai masa depan. Pelaku UMKM berbicara mengenai modal dan pasar. Pekerja berbicara mengenai pendapatan dan kepastian kerja. Masyarakat daerah berbicara mengenai infrastruktur dan pelayanan.
Semua suara tersebut merupakan sumber informasi politik.
Politik yang baik tidak turun ke masyarakat hanya ketika membutuhkan suara. Politik harus hadir juga ketika masyarakat membutuhkan solusi.
Karena itu, politik lapangan harus menjadi politik berbasis data dan pengalaman masyarakat.
Sebelum membuat kebijakan, dengarkan masalahnya.
Sebelum menyusun program, pahami kebutuhannya.
Sebelum mengambil keputusan, periksa datanya.
Dan setelah kebijakan dilaksanakan, ukur hasilnya.
Dengan mekanisme tersebut, politik tidak hanya menjadi komunikasi satu arah dari elite kepada masyarakat, tetapi menjadi proses dua arah yang memungkinkan masyarakat ikut membentuk keputusan.
6. Politik Harus Menghasilkan Kader dan Institusi
Politik yang sehat tidak hanya memikirkan siapa yang menjadi pemimpin hari ini. Politik juga harus memikirkan siapa yang mampu memimpin sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.
Karena itu, kaderisasi adalah investasi strategis dalam politik.
Kader bukan sekadar orang yang loyal kepada tokoh. Kader harus memiliki pengetahuan, kemampuan organisasi, integritas, kemampuan membaca persoalan masyarakat, serta kesiapan menjalankan tanggung jawab publik.
Politik yang hanya mengajarkan cara memenangkan kontestasi akan menghasilkan manusia yang berorientasi pada kemenangan.
Politik yang mengajarkan pelayanan akan menghasilkan manusia yang berorientasi pada kontribusi.
Politik yang hanya mengajarkan perebutan posisi akan menghasilkan pemburu jabatan.
Politik yang mengajarkan tanggung jawab akan menghasilkan pemimpin yang memahami bahwa jabatan adalah amanah.
Karena itu, pembangunan politik harus berjalan bersamaan dengan pembangunan manusia.
Partai politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam membangun budaya politik yang lebih rasional, terbuka, dan berintegritas.
7. Penutup: Politik yang Dirasakan
Pada akhirnya, politik akan selalu membutuhkan kekuasaan. Namun, kekuasaan bukan tujuan akhir. Kekuasaan adalah alat untuk mencapai tujuan publik.
Politik akan selalu memiliki perbedaan kepentingan. Namun, perbedaan bukan alasan untuk menghilangkan dialog.
Politik akan selalu memiliki kompetisi. Namun, kompetisi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab kepada masyarakat.
Dan politik akan selalu menghadapi kritik. Namun, kritik tidak harus dipandang sebagai ancaman. Kritik dapat menjadi mekanisme untuk menjaga kekuasaan tetap berada di jalurnya.
Karena itu, politik yang sehat bukan politik yang meminta masyarakat berhenti bertanya.
Politik yang sehat adalah politik yang bersedia menjawab pertanyaan masyarakat dengan data, transparansi, integritas, dan kerja nyata.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan politik yang hanya pandai berbicara tentang rakyat.
Masyarakat membutuhkan politik yang bekerja untuk rakyat.
Tidak cukup mengatakan peduli.
Harus ada manfaat.
Tidak cukup mengatakan transparan.
Harus dapat diperiksa.
Tidak cukup mengatakan berintegritas.
Harus dapat dibuktikan.
Tidak cukup berbicara tentang perubahan.
Harus ada perubahan yang dapat dirasakan.
Maka, politik hendaknya tidak dibangun di atas ketakutan, kecurigaan, dan transaksi semata. Politik harus dibangun di atas kepercayaan, integritas, partisipasi, dan manfaat publik.
Politik hendaknya bermanfaat, bukan dicurigai.
Kekuasaan hendaknya melayani, bukan sekadar menguasai.
Kepemimpinan hendaknya menghasilkan perubahan, bukan hanya jabatan.
Dan kepercayaan hendaknya dibangun melalui kerja nyata, bukan sekadar kata-kata.
Dengan demikian, politik kembali kepada makna paling fundamentalnya: mengelola kehidupan bersama agar manusia, masyarakat, dan bangsa dapat berkembang menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing.