Watimpres; dari Penasihat menjadi Bulldog kekuasaan

Dalam demokrasi, Presiden membutuhkan penasihat bukan untuk memperbanyak suara yang menyetujui, melainkan untuk memperluas sudut pandang sebelum keputusan dibuat. Kekuasaan eksekutif menghadapi persoalan yang kompleks: ekonomi, hukum, keamanan, pelayanan publik, hingga hubungan antarkelompok. Tidak seorang pun pemimpin dapat menguasai seluruh pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang baik. Karena itu, nasihat yang jujur termasuk kritik yang tidak menyenangkan merupakan bagian dari infrastruktur pemerintahan yang sehat.

Dari titik itulah fungsi Dewan Pertimbangan Presiden, yang lazim disebut Wantimpres, patut dibahas. Secara formal, lembaga ini dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Namun, fungsi formal saja tidak menjamin fungsi substantif. Sebuah lembaga dapat tetap ada dalam struktur negara, memiliki anggota dan agenda, tetapi kehilangan arti apabila nasihatnya tidak cukup independen untuk menguji keputusan penguasa. Pertanyaan kritisnya bukan sekadar apakah nasihat diberikan, melainkan apakah nasihat itu dapat berbeda dari kehendak Presiden.
Judul “Dari Penasihat Menjadi Bulldog Kekuasaan” sengaja menggunakan metafora yang keras. Bulldog di sini bukan tuduhan faktual terhadap individu tertentu, melainkan gambaran tentang risiko kelembagaan: penasihat yang seharusnya menguji kebijakan dapat berubah menjadi pembela kebijakan, penjaga citra, atau pengaman politik.

Perubahan itu tidak harus diumumkan secara resmi. Ia bisa terjadi perlahan, ketika kedekatan dengan pusat kekuasaan lebih dihargai daripada keberanian menyampaikan koreksi.
Dalam negara demokratis, kritik terhadap lembaga publik sah dan diperlukan. Tetapi kritik yang bertanggung jawab juga harus membedakan antara fakta, dugaan, dan penilaian. Tidak tepat menyimpulkan bahwa Wantimpres telah menjadi alat pengamanan kekuasaan tanpa bukti mengenai tindakan atau pola kerjanya. Yang dapat diuji secara terbuka adalah desain kelembagaan, transparansi yang dimungkinkan oleh hukum, rekam jejak nasihat yang dapat diketahui publik, dan kemampuan sistem pemerintahan menerima kritik. Dengan ukuran inilah metafora bulldog menjadi pertanyaan analitis, bukan sekadar slogan.

FUNGSI FORMAL DAN UJIAN SUBSTANTIF

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, menempatkan lembaga ini sebagai pemberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Perubahan hukum tersebut memperbarui kerangka kelembagaan Wantimpres. Inti tugasnya tetap berada pada pemberian pertimbangan kepada kepala pemerintahan, bukan mengambil alih kewenangan kementerian, mengeluarkan perintah kepada kabinet, atau menggantikan lembaga pengawasan konstitusional.

Batas kewenangan ini penting. Wantimpres bukan parlemen, bukan pengadilan, bukan auditor negara, dan bukan oposisi politik. Ia berada dekat dengan Presiden dan bekerja untuk membantu Presiden. Namun, kedekatan itu sekaligus menjadi sumber tantangan. Penasihat yang berada di pusat kekuasaan memiliki akses yang tidak dimiliki banyak pihak, tetapi juga menghadapi insentif untuk menjaga hubungan, menghindari konflik, dan menyesuaikan pesan dengan apa yang ingin didengar pemimpin.

Dalam kajian organisasi, masalah ini dapat dibaca sebagai risiko ketergantungan dan konformitas kelompok. Ketika keberhasilan dinilai dari kedekatan, akses, atau penerimaan pemimpin, penasihat bisa terdorong menyaring informasi yang tidak menyenangkan. Informasi buruk datang terlambat; alternatif kebijakan tidak diuji secara serius; dan risiko yang semestinya diketahui sejak awal baru terlihat setelah keputusan menimbulkan masalah. Pemimpin lalu bukan kekurangan penasihat, melainkan kekurangan perbedaan pendapat yang bermutu.

Karena itu, ukuran substantif Wantimpres tidak boleh berhenti pada jumlah pertemuan atau banyaknya rekomendasi. Ukurannya harus mencakup apakah pertimbangan yang diberikan berbasis data, apakah risiko kebijakan diidentifikasi, apakah alternatif disajikan, apakah kepentingan kelompok terdampak diperhitungkan, dan apakah anggota mampu mengemukakan pandangan berbeda tanpa takut kehilangan akses. Nasihat yang tidak berani menyebut risiko bukanlah nasihat strategis; ia hanya pengulangan optimisme penguasa.

Tentu, nasihat kepada Presiden tidak seluruhnya dapat dibuka ke ruang publik. Pertimbangan strategis dapat memuat informasi sensitif dan proses deliberasi membutuhkan ruang privat. Kerahasiaan tertentu dapat dibenarkan, tetapi kerahasiaan tidak boleh menjadi dalih untuk menghindari seluruh bentuk akuntabilitas. Publik tetap dapat menilai mandat, komposisi, standar etik, transparansi kegiatan yang tidak sensitif, serta hasil kebijakan secara lebih luas. Rahasia percakapan tidak berarti fungsi publik bebas dari evaluasi.

KETIKA KEDekATAN MENGALAHKAN KEBERANIAN

Relasi antara penasihat dan Presiden selalu mengandung ketegangan. Presiden membutuhkan loyalitas terhadap tujuan pemerintahan, tetapi loyalitas tidak identik dengan kepatuhan tanpa kritik. Dalam pengertian demokratis, loyalitas kepada Presiden seharusnya diwujudkan melalui kesetiaan pada kualitas keputusan dan kepentingan publik, bukan melalui pembenaran otomatis atas setiap kebijakan.

Di sinilah perbedaan antara penasihat dan pengaman kekuasaan menjadi nyata. Penasihat bertanya: apakah kebijakan ini tepat, apa risikonya, siapa yang akan menanggung biayanya, dan apa pilihan lain yang tersedia? Pengaman kekuasaan cenderung bertanya: bagaimana kebijakan ini dipertahankan, bagaimana kritik diredam, dan bagaimana citra pemerintah dijaga? Pertanyaan pertama berorientasi pada mutu keputusan; pertanyaan kedua berisiko menempatkan kelangsungan politik di atas evaluasi kebijakan.

Kritik publik terhadap lembaga penasihat seharusnya diarahkan pada kemungkinan pergeseran fungsi tersebut. Apabila sebuah lembaga lebih dikenal karena kedekatan anggotanya dengan elite daripada mutu pemikiran yang dihasilkannya, publik wajar menuntut penjelasan. Akan tetapi, kedekatan personal saja belum membuktikan hilangnya independensi. Bukti yang lebih kuat ialah pola keputusan yang mengabaikan peringatan, rekomendasi yang sekadar mengulang posisi resmi, konflik kepentingan yang tidak dikelola, atau ketiadaan mekanisme untuk mencatat dan menimbang perbedaan pendapat.

Ada pula bahaya sebaliknya: kritik yang dibangun hanya dari kecurigaan dapat menjadi tuduhan tanpa dasar. Maka, pertanyaan mengenai Wantimpres perlu dijaga tetap tajam sekaligus dapat diuji. Siapa yang menilai kualitas nasihat? Bagaimana kepentingan yang berbeda masuk ke dalam pertimbangan? Adakah standar etik dan pengelolaan konflik kepentingan? Bagaimana publik mengetahui bahwa masukan lembaga berkontribusi pada perbaikan kebijakan, tanpa membuka informasi yang memang harus dirahasiakan? Pertanyaan ini lebih produktif daripada sekadar memberi cap.

INDEPENDENSI BUKAN BERARTI MENJADI OPOSISI
Independensi Wantimpres tidak berarti lembaga ini harus memusuhi Presiden atau memosisikan diri sebagai oposisi. Mandatnya justru membantu Presiden mengambil keputusan yang lebih baik. Independensi berarti kemampuan untuk menilai persoalan berdasarkan bukti dan kepentingan publik, bukan semata-mata berdasarkan kenyamanan politik. Penasihat yang independen dapat mendukung kebijakan yang kuat alasannya, tetapi juga dapat menolak atau meminta revisi terhadap kebijakan yang lemah.
Ada beberapa ukuran praktis yang dapat digunakan. Pertama, mutu analisis: rekomendasi seharusnya menyertakan data, asumsi, risiko, dan pilihan kebijakan, bukan hanya kesimpulan. Kedua, keberagaman perspektif: pertimbangan perlu memperhitungkan pengalaman daerah, kelompok terdampak, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil sesuai isu yang dibahas. Ketiga, integritas: konflik kepentingan harus diungkap dan dikelola. Keempat, keberanian profesional: perbedaan pendapat harus diperlakukan sebagai sumber informasi, bukan pembangkangan.
Kelima, pembelajaran kebijakan. Lembaga penasihat perlu memiliki cara untuk menilai apakah rekomendasinya terbukti tepat, apakah risiko yang diperingatkan benar-benar terjadi, dan apa yang harus diperbaiki. Tidak semua nasihat akan diikuti, dan tidak semua keputusan yang buruk berarti penasihat gagal. Namun, tanpa proses evaluasi, lembaga mudah mengklaim peran ketika kebijakan berhasil dan menghilang ketika kebijakan gagal.
Keenam, akuntabilitas yang seimbang. Publik tidak harus mengetahui setiap percakapan internal Presiden dan penasihatnya. Namun, masyarakat berhak memahami mandat, prinsip kerja, standar etik, serta gambaran umum kontribusi lembaga. Laporan publik yang tidak membuka rahasia negara dapat menjelaskan tema-tema pertimbangan, mekanisme pencegahan konflik kepentingan, dan tindak lanjut kebijakan pada tingkat yang sesuai. Dengan demikian, kerahasiaan deliberasi dapat hidup berdampingan dengan pertanggungjawaban institusional.
Ukuran-ukuran tersebut juga menuntut Presiden sendiri. Penasihat tidak dapat bekerja independen jika pemimpin hanya memberi ruang kepada orang yang sependapat. Budaya menerima kritik bukan semata-mata tanggung jawab Wantimpres; ia merupakan kualitas kepemimpinan. Presiden yang menginginkan keputusan baik harus membuka ruang untuk argumen yang menantang asumsi awal, mendengar kabar buruk lebih dini, dan memisahkan kritik kebijakan dari serangan pribadi.

DARI PENJAGA KEBIJAKAN MENJADI PENJAGA KEPENTINGAN PUBLIK

Metafora bulldog memiliki dua sisi. Anjing penjaga dapat memberi peringatan ketika ada ancaman; tetapi bulldog yang diarahkan hanya untuk mempertahankan pemiliknya dapat menggonggong kepada setiap pengkritik, termasuk mereka yang membawa informasi penting. Dalam politik, perbedaan itu terletak pada apa yang dijaga: kebijakan penguasa sebagai tujuan pada dirinya sendiri, atau kepentingan publik sebagai ukuran yang harus dipenuhi oleh kebijakan.
Wantimpres semestinya tidak menjadi pembela otomatis keputusan Presiden, tetapi juga bukan lembaga yang mencari popularitas dengan menentang pemerintah. Peran yang diperlukan lebih sulit: menjadi penantang intelektual dari dalam, yang cukup dekat untuk memahami proses keputusan dan cukup independen untuk mengatakan ketika proses itu keliru. Fungsi tersebut menuntut kompetensi, integritas, keragaman pandangan, dan keberanian mengutamakan argumen di atas kenyamanan.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Wantimpres adalah pertanyaan tentang mutu kekuasaan itu sendiri. Apakah Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang menguji keputusan, atau oleh orang-orang yang membuat keputusan terasa selalu benar? Apakah nasihat menjadi jembatan antara pengetahuan dan kebijakan, atau sekadar bahasa halus untuk membenarkan kehendak pemimpin? Jawaban atas pertanyaan ini tidak cukup ditentukan oleh nama lembaga atau status para anggotanya. Ia harus terlihat dari kualitas analisis, cara kritik diperlakukan, dan perbaikan yang terjadi.
Dari penasihat menjadi bulldog kekuasaan bukanlah kesimpulan yang patut ditempelkan tanpa bukti. Ia adalah peringatan tentang risiko yang harus dicegah. Jika Wantimpres mampu memberi nasihat yang berbasis bukti, menyampaikan perbedaan pendapat, dan membantu mengoreksi kebijakan, metafora itu tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi jika ukuran keberhasilannya hanya kedekatan dengan Presiden dan kemampuan menjaga kebijakan dari kritik, maka fungsi penasihat patut dipertanyakan.
Demokrasi tidak meminta penasihat untuk selalu berseberangan dengan Presiden. Demokrasi meminta mereka tidak kehilangan keberanian untuk berbeda ketika kepentingan publik menuntutnya. Sebab, nasihat yang paling berguna kadang bukan yang paling menyenangkan untuk didengar, melainkan yang mencegah kekuasaan melakukan kesalahan yang sebenarnya masih bisa dihindari.
Rujukan hukum utama: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006.
Catatan penulis: Naskah ini merupakan opini analitis mengenai fungsi dan desain kelembagaan, bukan klaim bahwa individu atau lembaga tertentu terbukti melakukan tindakan yang disebut dalam metafora judul.